Desakan agar Pemerintah Mengaksesi FCTC Menguat
JAKARTA, KOMPAS – Generasi muda Indonesia menjadi sasaran sekaligus korban epidemi produk tembakau, khususnya rokok. Untuk itu, Presiden Joko Widodo didorong mengaksesi Konveksi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) dan menolak rancangan UU Pertembakauan.
Dorongan itu muncul dari sejumlah komunitas generasi muda Indonesia yang tergabung dalam Smoke Free Agents (SFA) dalam bentuk deklarasi Indonesia Sehat tanpa Rokok, Minggu (15/2), di Jakarta. Mereka menggalang dukungan aksesi FCTC.
Sejumlah komunitas dalam SFA di antaranya Keren Tanpa Merokok, Good Life Society, Indonesia Bebas Rokok, dan Klub Jantung Sehat Remaja, “Seiring banyaknya dukungan, kami berharap mata hati Presiden terbuka” kata Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratono, kemarin.
Deklarasi yang ditandatangani pada kampanye dukungan aksesi FCTC serta melarang iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau atau rokok. Pemerintah juga didesak agar menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya dan menolak RUU Pertembakauan.
Iklan Rokok
Perwakilan SFA, Ricki Cahyana, mengatakan generasi muda Indonesia menjadi korban epidemi tembakau. Paparan iklan dan sponsor rokok di sejumlah kegiatan anak muda membentuk citra merokok tersebut normal dan wajar dilakukan.
“Masak negara dengan popilasi besar seperti Indonesia menjadi sejajar dengan negara kecil seperti Somalia hanya karena belum mengaksesi FCTC, Kami menaruh harapan pada janji revolusi mental Jokowi,”katanya.
Survei Komisi Nasiona Perlindungan Anak, Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), dan Universitas Indonesia tahun 2007 menunjukkan, 70 persen remaja merokok karena terpengaruh iklan rokok. Selain itu, hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 memperlihatkan, 20 persen remaja berusia 15-19 tahun dan 18 persen anak usia 10-14 tahun merokok.
Taufik Hidayat, relawan dari komunitas Indonesia Bebas Rokok, mengatakan, petisi aksesi FCTC mendapat dukungan dari sejumlah aset. “Kami mencoba menyelamatkan generasi muda dengan menyosialisasikan gerakan anti rokok,” katanya.
Menurut Prijo, aksesi FCTC pernah disampaikan ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta waktu itu Basuki T Purnama mendukung aksesi FCTC. Setelah menjadi presiden, Jokowi diharapkan tak berubah pikiran dan tidak menunda rencana mengaksesi FCTC. (BOB/ADH)
