Jakarta, 12 November 2026 – Koalisi Save Our Surroundings (SOS) Indonesia yang terdiri dari perwakilan 20 organisasi masyarakat sipil dan 7 individu telah menyampaikan somasi atau teguran kepada Presiden Republik Indonesia pada 10 November 2026. Somasi dilayangkan atas dugaan kelalaian dalam memastikan pelaksanaan kewajiban hukum pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak dan generasi muda. Melalui somasi tersebut, Koalisi menuntut Presiden mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan bagi kesehatan masyarakat.
UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) secara tegas mengamanatkan pengamanan zat adiktif untuk melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Namun, setelah berakhirnya masa transisi PP 28/2024 pada 26 Juli 2026, sejumlah aturan pelaksana dan mekanisme implementasi belum dituntaskan. Di antaranya pengaturan batas maksimal kadar nikotin dan tar, larangan bahan tambahan, larangan penjualan rokok secara eceran, standardisasi kemasan, dan pengaturan peringatan kesehatan bergambar.
Di sisi kebijakan fiskal, tarif cukai hasil tembakau (CHT) juga tidak mengalami kenaikan pada 2025 dan 2026. Padahal berdasarkan amanah RPJMN 2025-2029, pemerintah akan melakukan peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) secara bertahap dan melakukan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau.
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga masih menghadapi tantangan. Data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri per Juni 2025 menunjukkan baru 377 kabupaten/kota memiliki Peraturan Daerah KTR. Padahal target RPJMN 2025–2029 pada 2025 sebanyak 397 kabupaten/kota telah memiliki Perda KTR.
Baca selengkapnya di sini.
