BERITA PERS – Kerugian Sebesar 245.41 Triliun Rupiah Akibat Rokok

Kerugian Sebesar 245.41 Triliun Rupiah Akibat Rokok

Siapa yang Diuntungkan?

  Jakarta, 28 Juni 2012 – Klaim Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kementrans) bahwa rencana disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pengendalian dampak tembakau akan membuat 500.000 petani kehilangan pekerjaannya adalah tidak benar. Komisi Nasional Pengendalian Tembakau meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menkertrans) Muhaimin Iskandar mencabut pernyataan tersebut karena dianggap tanpa dasar hitungan statistik yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah mengalihkan perhatian publik mengenai penting dan mendesaknya RPP tersebut bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soewarta Kosen, M.D., M.P.H., Dr. P.H. dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI, menyebutkan bahwa kematian yang disebabkan oleh penyakit akibat rokok berjumlah 190.260 orang pada tahun 2010, yaitu 12,7 persen dari total kematian di tahun yang sama. Menurut penelitian yang sama, akibat turunnya produktivitas korban rokok, konsumsi rokok, biaya pengobatan, dan rawat jalan, terjadi kerugian makroekonomi sebesar 245.41 triliun rupiah. Angka ini jauh di atas pendapatan cukai dari rokok sebesar 55,9 triliun rupiah di tahun yang sama, atau hanya 5,6 persen dari total penerimaan pemerintah (menurut data Lembaga Demografi UI). Fakta inilah yang seharusnya justru menjadi perhatian oleh Kementrans sehingga RPP mengenai pengendalian dampak tembakau sangat dibutuhkan dan mendesak untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia.

Pernyataan mengenai ancaman PHK pada petani tembakau akibat pengesahan RPP Pengendalian Tembakau yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah bukti lemahnya wawasan terhadap konsep perlindungan masyarakat dari bahaya rokok yang merupakan produk berbahaya dan adiktif dengan 7000 bahan kimia, yang 69 di antaranya karsinogenik. Seperti yang disampaikan Abdillah Ahsan MSE, Peneliti Lembaga Demografi FEUI, “RPP ini adalah amanat UU 36 tentang kesehatan. Jika pemerintah tidak mengeluarkan maka pemerintah melawan UU, baik secara kriminal maupun inkonstitusional. Menakertrans seharusnya mematuhi UU kesehatan dan bukan melawannya.” Karena itu, Menakertrans harus sadar bahwa industri rokok memang dikendalikan, bukan dipromosikan.

Melalui perjalanan panjang, termasuk sosialisasi pada industri rokok dan petani tembakau, isi pokok RPP ini telah disetujui oleh dua Menko, yaitu Menko Perekonomian dan Menko Kesra pada 19 April 2012. Pengendalian konsumsi barang terkena cukai termasuk hasil tembakau telah disebut dalam pasal 2 ayat 1 UU No 39/2007 tentang Cukai, mendahului UU No 36/2009 tentang Kesehatan.

“RPP ini sangat akomodatif. Hanya mengatur dua pasal UU Kesehatan, yaitu pasal Peringatan Kesehatan bergambar dan KTR (kawasan tanpa rokok) yang keduanya telah diputus oleh MK, ditambah pasal-pasal iklan yang lemah dan permisif sebagai turunan pasal adiktif. RPP tidak mengatur kenaikan harga dan cukai, tidak melarang orang merokok, tidak membatasi usaha pabrik rokok, tidak melarang bertanam tembakau, bahkan tidak melarang penjualan rokok batangan. Sementara itu, 65 juta korban ketagihan rokok termasuk yang rakyat miskin msh bisa merokok walaupun dengan tembakau impor. Di mana PHK-nya?” jelas Widyastuti Soerojo, Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau.

Widyastuti menambahkan, “Tidak kurang berita industri rokok gulung tikar karena pelanggaran aturan administratif atau kedapatan cukai palsu, bukan karena aturan semacam RPP ini. Tuduhan adanya ancaman PHK adalah provokasi yang tidak bertanggung jawab dan hanya akan menimbulkan keresahan rakyat.”

Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Prijo Sidipratomo, Sp, Rad(K), menegaskan, “Masalah rokok seharusnya tidak perlu lagi diperdebatkan. Aturan mainnya sudah jelas, rokok adalah produk berbahaya dan harus diatur secara tegas, yaitu melalui peraturan pemerintah. Kalau terus diganjal dengan berbagai isu yang melemahkan aturan, maka jelas isu itu hanya akan menguntungkan pihak tertentu, dalam hal ini industri rokok yang terus mendapatkan kekayaan tak terhingga dari perokok miskin, yaitu pihak yang dirugikan.”

Kelompok rentan yang dirugikan akibat dampak rokok tidak hanya menyangkut perokok miskin. Mereka yang juga dirugikan adalah generasi muda yang sulit berhenti merokok karena telah mengalami adiksi, dan para perokok pasif yang terpaksa menghisap asap rokok orang lain hingga memberi dampak negatif bagi kesehatannya.

 

***

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai berita dan nara sumber, hubungi Tari (0816966259) / Nina (08170781719), atau email ke midiasih@yahoo.com atau komnaspt@yahoo.co.id.

  Mengenai Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan Yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi kemasyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.